Kurdi, Bangsa Tanpa Negara

Hingga saat ini, Bangsa Kurdi hidup di empat negara: Iran, Suriah, Turki & Irak. Meski demikian, banyak orang-orang Kurdi yang melakukan diaspora, seperti ke Eropa, Rusia, Amerika, dll. Artis-artis terkenal, semisal Golshifteh Farahani (yang diusir Pemerintah Iran karena berpose telanjang di majalah ’Barat’), Tuba Buyukustun dan masih banyak yang lainnya adalah contoh-contoh bangsa Kurdi. Dan sebagaimana diketahui bersama, saat ini, yang paling dipusingkan (dan yang terkenal paling berkonfrontasi) dengan bangsa Kurdi adalah Turki.

Di Suriah saat ini, contohnya, yang entah bersama Tentara Arab Suriah atau dengan kehendak mereka sendiri, bangsa Kurdi, terutama kaum perempuannya, harus bertempur dengan ISIS dan geng-geng perang bentukan Turki (Erdogan), yang mana selain membantu ISIS, Turki juga membentuk geng perang yang diarahkan untuk menghantam orang-orang Kurdi. Beberapa waktu yang lalu, misalnya, jet-jet tempur Turki membombardir orang-orang Kurdi di perbatasan Turki dan Suriah yang membuat marah dunia internasional dan bangsa Kurdi di perantauan.

Secara historis, catatan paling awal mengenai ‘bangsa’ Kurdi ditemukan dalam dokumen Raja Tiglath-Pileser I yang memerintah Assyria dari 1114 hingga 1076 Sebelum Masehi. Disebutkan bahwa daerah “Qurti” di gunung Azu termasuk salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh sang raja. Bagi orang Akkadian, sebutan “Kurti” digunakan untuk menunjuk mereka yang tinggal di kawasan pegunungan Zagros dan Taurus Timur, sedangkan orang Babylonia menyebut mereka “Guti” dan “Kardu”. Sumber Yahudi, Talmud, beberapa kali menyebut tentang bangsa “Qarduim”.

Sementara itu, dalam catatan ekspedisinya pada tahun 401 SM, Xenophon menceritakan pertemuannya dengan orang-orang “Kardykhoi”. Ini diikuti oleh Polybius (130 SM) yang menyebut mereka “Kyrtioi”, dan Strabo (40 M) yang me-latin-kannya menjadi “Cyrtii”.

Menurut Profesor Izady, setidaknya sejak kurun pertama Masehi, istilah “Kurd” mulai umum dipakai untuk menyebut siapa saja yang mendiami wilayah pegunungan dari Hormuz hingga ke Anatolia. Adapun sejarawan Islam seperti Ath-Thabari, Al-Ya‘qubi, Al-Mas‘udi dan Yaqut, mengakui keberadaan etnis Kurdi sama seperti etnis lainnya (Arab, Parsi, Turki, dan sebagainya).

Karakter geografis Kurdistan yang terdiri dari gugusan perbukitan, struktur sosial yang sangat sarat sentimen tribalisme, serta sistem mata pencarian yang mengandalkan pertanian dan menggembala memang membuat bangsa dan wilayah Kurdistan menjadi semi-eksklusif sepanjang sejarahnya selama sekitar 3.000 tahun.

Sepanjang sejarahnya, tidak ada satu bangsa atau kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi, juga sering disebut sebagai Kurdistan. Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah gagal pula menguasai secara penuh wilayah Kurdi.

Namun, secara geopolitik, karakter geografis Kurdi justru membawa petaka karena harus menerima wilayah itu terbagi di antara lima negara pasca-Perang Dunia I.

Terpecahnya geografis, sejarah, dan politik bangsa Kurdistan terjadi pertama kali pada tahun 1514 menyusul pertempuran Chaldiran antara Dinasti Safavid dan Ottoman yang membawa mereka menandatangani sebuah perjanjian pembagian pengaruh di wilayah Kurdi.

Pemecahan wilayah Kurdi tahap kedua dilakukan dalam perjanjian Sykes Picot antara Inggris dan Perancis dengan dihadiri wakil dari Kaisar Rusia pada tahun 1916. Kemudian, proses pemecahan Kurdi berlanjut berdasarkan perjanjian Sevres tahun 1919 dan perjanjian Lausanne tahun 1923.

Dalam berbagai perjanjian tersebut dicapai pembagian final wilayah dan bangsa Kurdi, yaitu Kurdi Utara (Turki) yang memiliki wilayah terluas, yakni 194.000 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 13 juta jiwa; Kurdi Timur (Iran) yang memiliki wilayah terluas kedua, yakni 125.000 kilometer persegi dengan penduduk sekitar 8 juta jiwa; Kurdi Selatan (Irak) yang memiliki wilayah terluas ketiga, yakni 72.000 kilometer persegi dengan penduduk 6 juta jiwa; Kurdi Barat (Suriah) yang memiliki wilayah terluas keempat, yakni 18.000 kilometer persegi dengan penduduk 1 juta jiwa; dan Kurdi Armenia (bekas Uni Soviet) yang memiliki luas 18.000 kilometer persegi dengan penduduk 1 juta jiwa.

Tercabik-cabiknya wilayah Kurdi itu membuat pupusnya impian bangsa Kurdi memiliki negara sendiri. Pemimpin Kurdi, Mustafa Barzani (1900-1979), sepanjang hidupnya dikenal berjuang bagi berdirinya negara Kurdi.

Memang di bawah pimpinan Mustafa Barzani sempat berdiri negara Kurdi, dengan nama Negara Mahabad (tahun 1946) di wilayah Kurdistan Iran. Namun, eksistensi negara ini buyar. Pembagian wilayah menjadi faktor penyebab terjadinya keretakan dalam struktur budaya dan politik bangsa Kurdi. Mereka berada di bawah sistem politik pemerintahan pusat yang memang berada di negara-negara yang menjadi tempat keberadaan bangsa Kurdi.

Sebelum kehadiran Islam, suku Kurdi menganut agama-agama Parsi (Persia) kuno seperti Zoroaster, Mithraisme, Manichaeisme dan Mazdak. Beberapa kuil penyembahan api peninggalan zaman itu masih terdapat sampai sekarang, antara lain di Ganzak (Takab), Bijar. Mereka juga sempat dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Nasrani. Namun demikian, pengaruh agama-agama tersebut hampir semuanya terkikis habis dengan datangnya Islam di abad ke-7 Masehi. Patut dicatat, Kurdistan terletak tidak jauh (hanya 50 mil) dari Baghdad dan 200 mil saja dari Damaskus; keduanya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan di kurun-kurun pertama Hijriah (penanggalan Islam).

Karena itu tidak mengherankan jika saat ini mayoritas orang Kurdi (60 %), terutama yang berbahasa Kurmanji, adalah pemeluk Islam Sunni yang bermazhab Syafi‘i. Sebagian kecil (sekitar 1 juta orang) menganut Islam Syi‘ah, khususnya yang tinggal di Kirmanshah, Kangawar, Hamadan, Qurva dan Bijar di selatan dan timur Kurdistan (bagian Iran), serta mereka yang tinggal di Malatya, Adiyaman dan Maras di barat Kurdistan (bagian Turki).

Di zaman pra-Islam, orang Kurdi menggunakan bahasa Pahlavi, bahasa Parsi (Persia) kuno yang masih serumpun dengan Sanksekerta dan bahasa-bahasa Eropa. Setelah kedatangan Islam dan invasi nomad Turki, orang-orang Kurdi mulai menggunakan dialek suku Kurmanj, sebuah kabilah energetik dari dataran tinggi Hakkari yang berhasil membendung pengaruh Turki di Kurdistan. Begitu kuatnya pengaruh suku Kurmanj hingga mayoritas orang Kurdi masih banyak yang menyebut diri mereka “Kurmanj” dan bahasa mereka “Kurmanji”. Adapun sekarang ini, terdapat dua dialek utama dalam bahasa Kurdi: pertama, Kurmanji, dan kedua, Sorani (atau sering juga disebut “Kurdi”). Sub-dialeknya antara lain: Kirmanshah, Leki, Gurani dan (Dimili) Zaza.

Mengenai sub-suku, sejarawan Kurdi Syarafuddin Bitlisi (wafat 1597 Masehi) menyatakan dalam kitabnya Sharafnamah (Mukadimah 7-9) bahwa bangsa Kurdi terbagi empat, masing-masing mempunyai dialek dan adat-istiadat sendiri, yakni Kurmanj, Lur, Kalhur, dan Guran.

Seperti layaknya penduduk pegunungan, suku Kurdi hidup menetap dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan. Namun setelah invasi bangsa Arya dan Turki ke wilayah mereka, sebagian mereka memilih cara hidup nomad (berpindah-pindah).

Bangsa Kurdi terkenal berani, kuat dan gigih. Mereka banyak berperan dalam menyebarkan dan membela Islam. Tidak sedikit tokoh-tokoh agama (ulama), pemimpin dan pejuang Islam yang notabene adalah suku Kurdi. Sebut saja, misalnya, Ibn Khallikan (w. 681 H/ 1282 M, sejarawan, pengarang kitab Wafayat Al-A‘yan ), ‘Syaikh Ibn Taymiyyah (w. 728 H/ 1328 M), Ibn Al-Atsir (w. 630 H/ 1232 M, pengarang Usud Al-Ghabah, Ibn Qutaybah Al-Dinawari (w. 276 H/ 889 M, pengarang kitab Ta’wil Musykil Al-Qur’an), Ibn Ash-Shalah As-Syahrazuri (w. 634 H/ 1236 M, pakar ilmu hadis yang terkenal dengan Muqaddimah-nya), Syaikh Ibrahim Al-Gurani (pengarang kitab Ithaf Adz-Zakiyy), Badi’uz-Zaman Al-Hamadani (w. 1007 M, pengarang kitab Al-Maqamat) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Salah satu budaya Kurdi adalah Tarian Kurdi tradisional dari Balkan, Libanon, dan Irak. Menurut Ensiklopedi Islam, Kurdi bernyanyi dan menari di semua festival ulang tahun mereka, dan upacara pernikahan. Folkloric tarian ini adalah salah satu faktor utama dalam membedakan Kurdi dari tetangga populasi Muslim. Tari Kurdi memiliki berbagai versi dan banyak seperti berikut: Dilan, Sepe, Geryan, Chapi. Beberapa upacara tradisional Kurdi atau festival meliputi: Pir Shalyar, Buka Barana, Newroz. Warisan budaya Kurdi berakar di salah satu kebudayaan tertua di dunia.

Sesuai dengan sejarah politik Kurdi yang cukup tua, bangsa Kurdi termasuk bangsa yang kurang beruntung. Bahkan, Kurdi disebut sebagai bangsa tragis akibat karakter geografis, sentimen tribalisme, tirani, dan kolonialisme.

Tragedi bangsa Kurdi itu pun kemudian dikenal dengan nama “problem Timur”. Ironisnya, problem Kurdi sering kali dilupakan, diabaikan. Tidak ada pembelaan terhadap bangsa Kurdi, bahkan dijadikan komoditas politik kekuatan regional maupun internasional untuk tujuan politik tertentu. Walau kartu Kurdi dipakai, sama sekali tanpa ada niat tulus dari siapa pun untuk mencari solusi yang adil soal eksistensi bangsa Kurdi. Karena itu, tidak heran jika Kurdi pun seperti duri dalam daging bagi setiap pemerintah pusat di negara-negara modern saat ini, seperti Turki, Irak, Iran, dan Suriah.

Negara-negara itu juga sepakat mencegah dengan segala cara berdirinya negara Kurdi yang berdaulat di mana pun. Negara-negara itu beralasan, jika Kurdi memiliki negara sendiri di salah satu wilayah negara tersebut, hal itu akan mengobarkan nasionalisme seluruh bangsa Kurdi. Selanjutnya, hal ini bisa mengancam kekuasaan mereka pada wilayah Kurdi di negara masing-masing.

Bahkan, ada kesepakatan tidak tertulis di antara Turki, Iran, Irak, dan Suriah untuk mencegah lahirnya negara Kurdi walau pada saat bersamaan mereka bisa menggunakan kartu Kurdi untuk mengganggu negara tetangga yang lain. Misalnya, Iran atau Turki sering menggunakan kartu Kurdi Irak untuk menggoyang pemerintah pusat di Baghdad, dan demikian juga sebaliknya.

Ada beberapa faktor yang membuat bangsa Kurdi terserak-serak dan gagal mewujudkan impian untuk memiliki negara sendiri.

Pertama, kentalnya sentimen kesukuan yang membuat bangsa Kurdi tidak pernah bersatu secara kebangsaan. Hal ini menyebabkan sulitnya lahir seorang pemimpin Kurdi yang bisa menyatukan bangsanya. Walau memiliki satu identitas, yakni Kurdi, kelompok ini juga terbagi-bagi lagi ke dalam berbagai suku.

Kedua, Kurdi menjadi korban kediktatoran pemerintah pusat di negara-negara di mana bangsa Kurdi berada menyusul pembagian pasca-Perang Dunia I.

Ketiga, kolonialisme turut merobek-robek kesatuan bangsa Kurdi. Bahkan, kolonialisme memanfaatkan sentimen kesukuan di antara kelompok Kurdi untuk mengadu domba sesama bangsa Kurdi.

Para pemerintah diktator yang menaungi bangsa Kurdi itu, misalnya, tidak mengakui eksistensi bangsa Kurdi. Pemerintahan diktator itu juga menolak eksistensi bahasa Kurdi di negaranya. Turki, Iran, dan Irak yang memiliki warga Kurdi dalam jumlah besar juga tidak mengakui keberadaan bangsa Kurdi di dalamnya. Pemerintahan di negara-negara tersebut bersikukuh hanya satu bangsa, budaya, dan bahasa di negara mereka. Jika realitas sosial di negara-negara itu ada banyak budaya dan bahasa, maka yang diakui hanya satu dan yang lain harus disingkirkan. Kurdi selalu menjadi korban. Itulah realitas politik yang dihadapi bangsa Kurdi di Turki, Iran, Irak, dan Suriah.

Pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Ataturk, misalnya, menolak mengakui keberadaan bangsa Kurdi di Turki serta melarang bahasa Kurdi diajarkan di sekolah-sekolah. Kemal Ataturk menolak menyebut nama Kurdi dan menamakan bangsa Kurdi di Turki sebagai bangsa Turki pegunungan. Sensus penduduk di Turki sampai saat ini menjuluki kelompok yang ada di Turki sebagai Kurdi Turki pegunungan.

Saddam Hussein di Irak tidak kalah brutalnya dibandingkan dengan Kemal Ataturk. Saddam bahkan pernah melakukan aksi pembumihangusan atas 1.000 desa Kurdi dan menyebarkan penduduk desa-desa tersebut ke seluruh penjuru Irak. Ada juga kasus pembantaian terhadap warga Kurdi di Halabjah, Irak, tahun 1988, dengan menggunakan bom kimia. Ini merupakan salah satu perbuatan terkeji Saddam Hussein terhadap warga Kurdi.

Di mata dunia, Kurdi adalah potret etnis yang malang. Mereka tercerai-berai di seantero empat negara berbeda: Turki, Suriah, Irak dan Iran. Sedihnya lagi, karena menjadi minoritas di keempat negara itu, sering kali kepentingan bangsa Kurdi diabaikan oleh pemerintah masing-masing negara tempat mereka berdiam. Akibatnya gampang ditebak, mereka ingin memisahkan diri dari negara induk masing-masing lalu mendirikan negara Kurdi.

Tentu saja keinginan mereka, yang dinilai sebagai gerakan separatisme, segera ditentang oleh pemerintah masing-masing negara. Bahkan tidak hanya ditentang, tetapi juga ditumpas. Itulah yang menyebabkan Saddam membumihanguskan kawasan utara yang didiami Kurdi. Amerika dan koalisinya membuat aturan zona larangan terbang di langit Irak kawasan ini.

Dibandingkan dengan etnik-etnik lainnya di dunia, etnik Kurdi suku bangsa terbesar karena jumlahnya yang mencapai 30 juta jiwa. Mirip seperti nasib bangsa Palestina, akibat kolonialisme Barat di Timur Tengah, rumpun bangsa Persia yang mendiami daerah Kurdistan ini terancam hilang dalam sejarah dunia. Karena Palestina berada di bawah pendudukan Israel maka perhatian dunia Islam relatif sangat besar dibandingkan dengan suku Kurdi yang hampir sama sekali tidak ada.

Disebabkan oleh lokasinya yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak dalam jumlah besar lengkap dengan jalur-jalur pipanya menuju Eropa dan juga Israel, usaha bangsa Kurdi untuk menjadi bangsa yang independen semakin sulit terealisasi. Setiap aktivitas untuk memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Jalan menuju kemerdekaan bagi Kurdistan seakan menunggu kehancuran tiga negara yang menguasainya. Tumbangnya Rezim ‘Saddam’ Irak karena invasi Amerika Serikat, misalnya, berhasil membuka akses politik bangsa Kurdi ini.

Kemerdekaan Kurdi sebenarnya pernah dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson (1856-1924), melalui perjanjian Sevres (The Treaty of Sevres) tahun 1920 antara Kekhalifahan Turki Usmani dan sekutu Amerika Serikat untuk membagi-bagi wilayah bekas kekuasaan Turki Usmani. Hanya saja terbentuknya negara baru Turki di bawah pimpinan Kemal Attaturk yang meliputi sebagian besar wilayah Kurdistan telah memupus harapan itu. Sejak itu konflik antara suku Kurdi dan Turki terus berkembang.

Paska kemerdekaan Irak tahun 1932, contohnya, bangsa Kurdi malah semakin terisolasi dan terpecah-pecah. Mereka yang mendiami daerah-daerah perbatasan ini selalu menjadi korban pertikaian antara Irak, Iran dan Turki. Karena frustasi akan semakin tertutupnya peluang menuju kemerdekaan, muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang kerap kali melancarkan aksi-aksi terorisme.

Bagi Negara-negara yang dihuni bangsa Kurdi, misalnya, jalan yang paling mudah untuk memecah kekuatan bangsa Kurdi dalam menghimpun diri menuju kemerdekaan adalah dengan menciptakan faksi-faksi dan friksi-friksi di antara mereka yang satu sama lain saling bermusuhan. Ini karena tidak ada figur pemersatu di kalangan mereka. Terpecahnya mereka dalam tiga wilayah negara yang berbeda juga telah membuat suku ini semakin tersegmentasi. Bahkan negara-negara di mana suku Kurdi berada seringkali mencoba melakukan program asimilasi secara paksa.

Di Irak Utara, contohnya, terdapat dua kubu yang dipimpin oleh Barzani, The Kurdistan Democratic Party (KDP) dan oleh Jalal Talabani yaitu The Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Keberadaan suku Kurdi yang non-Arab itu ternyata menjadi hambatan tersendiri bagi Saddam Hussein dalam menjalankan obsesinya menggelorakan semangat nasionalisme Arab. Pada tahun 2003 saat invasi AS ke Irak, daerah basis suku Kurdi di Irak Utara dijadikan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat.

Ternyata, dukungan Amerika Serikat dan perhatian organisasi-organisasi sosial dunia (LSM) berhasil menyelamatkan bangsa Kurdi di Irak dari penindasan dan genosida yang dilakukan Saddam yang sudah berlangsung lama. Setelah bertahun-tahun mengalami penindasan dan pemusnahan yang dilakukan Saddam tersebut, akhirnya dengan dukungan Amerika Serikat, Jalal Talabani sendiri terpilih menjadi Presiden Irak.

Nasib bangsa Kurdi di Turki juga tidak lebih baik. Mayoritas suku Kurdi memang tinggal di Turki bagian tenggara dan lebih setengahnya hidup berbaur di ibukota Ankara. Sebagai keturunan bangsa Persia, suku Kurdi menjadi salah satu hambatan gerakan nasionalisme dan sekularisme Turki. Meskipun mereka berhasil mendirikan Negara Darurat Kurdistan di wilayah Turki pada tahun 1922-1924 dan Republik Mahabad Kurdistan tahun 1946, tetapi mereka segera dapat dihancurkan oleh militer Turki. Dampaknya sejak tahun 1924 Turki melarang penggunaan bahasa Kurdi di tempat umum. Operasi militer besar-besaran terus dilakukan untuk menumpas gerakan pro kemerdeaan yang mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan nyawa.

Kekuatan terbesar Kurdi di Turki diwakili oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Pada tahun 1991, ketua PKK Abdullah Oscalan, ditangkap oleh pemerintah Turki dan dijatuhi hukuman mati. Tekanan Turki ternyata mampu melemahkan tuntutan kemerdekaan yang memaksa PKK merubah orientasinya pada perjuangan otonomi daerah khusus Kurdistan. Pada sisi lain, keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak minoritas.

Hanya saja kebijakan semacam ini sering mendapatkan tantangan besar dari kelompok ultra nasionalis (sekuler) Turki. Operasi-operasi militer pun kemudian kerap dilakukan untuk memberangus kekuatan PKK. Apalagi wilayah perbatasan Turki-Irak memiliki potensi sumber alam yang melimpah (minyak, gas, air bersih dan sumber mineral) dan menjadi salah satu pusat investasi asing, dan karena itu, maka membiarkan rakyat Kurdi memerdekakan diri sama saja dengan kehilangan kekayaan alam bagi Turki

Israel, Petinggi Militer Nigeria & Amerika di Belakang Pembantaian Muslim Syi’ah Nigeria

Apa yang sesungguhnya terjadi di Nigeria pada sore di hari Minggu, 13 Desember 2015 itu?

Pada hari Kamis, acara peringatan Arbain Imam Husain di Nigeria selesai. Acara itu dihadiri lebih dari 10 juta orang menurut perkiraan organisasi Harakat Islamiyyah di Nigeria yang dikepalai oleh Syekh Ibrahim Az-Zakzaki sejak empat puluh tahun lalu.

Pemimpin organisasi yang secara resmi didirikan pada tahun 1970 ini mulai menganut mazhab Syiah pasca kemenangan Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979.

Sehari setelah acara peringatan Arbain, Jumat 04/12/2015, sekelompok orang bersenjata menembakkan timah panas ke Masjid kampung Gobari pada saat jamaahnya melaksanakan shalat Jum’at.

Disebabkan penembakan tersebut empat orang meninggal dunia dan sejumlah besar lainnya luka-luka. Kejadian ini berulang kembali pada hari Jum’at berikutnya, 11 Desember 2015, di kampung, waktu, dan tempat yang sama. Kelompok bersenjata kembali datang pada hari tersebut, lalu memberondongkan timah panas terhadap jamaah yang sedang melakukan shalat. Mereka pun berhasil membunuh delapan orang dan menyebabkan sejumlah besar lainnya mengalami luka-luka.

Kampung Gobari terletak sekitar 30 kilometer dari kota Zaria, pusat pemukiman para pengikut mazhab Ahlulbait dan pusat aktivitas organisasi Harakah Islamiyyah yang berjarak sekitar 400 kilometer dari ibukota negara, Aboda.

Sabtu, 12 Desember 2015, pukul 15:00, sejumlah pasukan kepolisian tampak mengepung Husainiyyah Baqiyatullah di kota Zaria yang pada saat itu sedang dipersiapkan untuk kegiatan perayaan Maulid Rasulullah saw yang akan dimulai pada awal bulan Rabi’ul Awwal yang biasa dilaksanakan di setiap tahun. Acara perayaan ini biasa dihadiri oleh kaum lelaki dan perempuan yang berasal dari dalam dan luar kota.

Husainiyyah Baqiyyatullah merupakan Husainiyyah pertama dan terpenting di Nigeria. Di tempat ini biasa diselenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan besar. Sebelumnya, pernah terjadi penyerangan terhadap Husainiyyah ini pada momen peringatan hari Solidaritas Internasional untuk Al-Quds, satu setengah tahun lalu, dan melenyapkan nyawa sejumlah peserta kegiatan ini di antaranya tiga orang anak pemimpin organisasi tersebut.

Setelah dua jam pasukan militer mengepung Husainiyyah Zaria yang terdiri dari beberapa tingkat itu, mereka mulai menembakkan senjata hingga menyebabkan puluhan orang dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya terluka.

Ketika kaum perempuan keluar seraya meneriakkan takbir (Allahu Akbar) dan yel-yel lainnya, pasukan tentara menggiring sejumlah orang dari mereka ke sebuah pos militer yang mana kemudian diketahui bahwa mereka telah dibunuh di pos tersebut namun jumlah mereka tidak diketahui.

Sebelum waktu Magrib, sekitar pukul 19:00, Husainiyyah Baqiyatullah dikepung secara keseluruhan dan dilempari geranat sebanyak 5 kali. Akibatnya, sebagian tembok bangunan Husainiyyah Baqiyatullah hancur.

Pengepungan pun terus berlangsung, bahkan lebih diperluas hingga meliputi sudut-sudut kota, jalan-jalan yang menuju ke Husainiyyah, rumah Syekh Ibrahim Zakzaky, area pemakaman pahlawan Jannatu Daar Ar-Rahmah, dan sebuah bioskop.

Pada malam harinya, mereka (tentara) mulai menembakkan senjata dan menyerang rumah Syekh Ibrahmi Zakzaky pada saat shalat Shubuh dan terus berlangsung hingga sekarang.

Hingga saat ini, telah jatuh banyak korban tewas di antaranya Syaikh Muhammad Mahmud Tori, DR. Mushthofa Said, dokter pribadi Syekh Ibrahim Zakzaky yang telah mengabdi kepadanya selama 37 tahun, dan sejumlah besar para pejabat penting organisasi serta korban-korban tewas lain yang diperkirakan jumlah mereka lebih dari 300 jiwa.

Penyerangan-penyerangan ini menyebabkan kerusakan bangunan Husainiyyah Baqiyatullah dan rumah Syekh Ibrahim Zakzaky. Dalam penyerangan ini, tentara menggunakan tank-tank baja, alat-alat militer, dan bom-bom. Selain itu, pasukan tentara pun melakukan penganiayaan terhadap para peserta acara yang datang dari kota-kota lain dengan cara menghentikan mobil-mobil mereka lalu membunuh mereka di tempat.

Informasi-informasi terkait disebarkan secara tidak resmi dikarenakan adanya blokade berlapis terhadap wilayah penyerangan dan terbunuhnya sejumlah orang yang menjadi para narasumber berita.

Tentara ini dikenal memiliki hubungan erat dengan Amerika dan Israel yang tampak jelas sekali di Nigeria. Diperkirakan operasi ini dijalankan secara independen oleh pihak militer karena hingga sekarang pemerintah belum menyatakan sikap apapun, terutama Presiden Nigeria, Muhammad Bukhari, yang telah bertemu dengan Sayyid Ali Khamenei di Tehran pada dua minggu yang lalu.

Hingga akhir penulisan laporan ini, kami belum memiliki informasi akurat apapun tentang nasib Syekh Zakzaky dan Istrinya. Tapi diduga bahwa putra terbesarnya (tertuanya) telah bergabung dengan kafilah para syahid. Laporan ini ditulis oleh para pelajar Harakah Islamiyyah Nigeria di Qum Al-Muqaddasah, Iran. Top of Form

Solidaritas warga India & Indonesia untuk Nigeria.

Ketika Indonesia Digadaikan Ke Amerika oleh Segelintir Elit Indonesia

Inilah tulisan dari Islam Times yang berusaha mengulas sekaitan kawat diplomat Amerika Serikat yang jatuh ke tangan pengelola website WikiLeaks. Bahannya merujuk pada 3.000 lebih telegram yang bersumber dari Kedutaan Amerika di Jakarta – muncul tanpa sensor pertama kali di WikiLeaks pada awal September dan hingga kini, secara misterius, tak tersentuh oleh hampir semua media di Jakarta. Inilah kisah yang tak ingin didengar kalangan diplomat Amerika dan semua informan mereka. Sebuah cerita tentang tusukan infiltrasi yang sistematis dan perihnya nasib republik yang takluk di kaki Kedutaan Amerika.

PADA 5 September 2011, koran berbahasa Inggris, The Jakarta Globe, menurunkan komentar seorang juru bicara presiden atas bocoran telegram diplomat Amerika di situs WikiLeaks. Pemerintah “tak akan memberi tanggapan apapun”, kata Julian Aldrin Pasha, menyampaikan sikap resmi pemerintah. Katanya: informasi yang tertera di WikiLeaks “jauh dari kredibel” sebab berasal dari “sumber-sumber sekunder”.

Tapi dari pemeriksaan sepekan lebih atas gulungan kawat kontroversial di WikiLeaks, Islam Times mendapati kalau Julian cenderung menutup fakta dan hanya mengungkap apa yang dia ingin publik dengarkan. Dari penelisikan, khususnya atas 3.059 kawat diplomatik yang bersumber dari Kedutaan Amerika di Jakarta, kami justru menemukan kalau porsi terbesar telegram diplomat Amerika datang dari ‘tangan pertama’ – dan sebab itu layak beli dan mendapat perhatian pemerintah, atau begitulah hemat kami.

Kami telah mengungkap sebagian kecil isi telegram yang seperti itu dalam dua tulisan sebelumnya. Tapi sejatinya, masih banyak yang tak tersentuh dan hingga detik ini tetap jadi misteri bagi publik, utamanya di tengah kekompakan banyak media untuk menutup mata pada informasi sensitif, kontroversial dan menyangkut hajat hidup dan maruah bangsa di dalamnya. Ini misalnya termasuk sejumlah telegram yang merekam konsesi besar yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kedutaan Amerika dan pilihan presiden untuk bermanis-manis dengan Israel – anak bejat Amerika di Timur Tengah yang hingga kini tak diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ambil contoh telegram bertajuk “President’s Chief Of Staff Ready To Make Potus Visit To Indonesia A Success”, dikawatkan oleh Duta Besar Amerika saat itu, Cameron R. Hume, pada 10 September 2009, menjelang rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama (yang kemudian batal dan baru terlaksana pada November 2010). Dalam subjudul “Embassy Land”, Hume menulis: “Rajasa mengkonfirmasi kalau Presiden Yudhoyono tak mengharuskan adanya persetujuan parlemen sebelum memberikan restu pada Kedutaan Amerika Serikat untuk membeli MMS3, petak lahan yang diperlukan untuk membangunan sebuah chancery (nampaknya ini istilah untuk gedung arsip, red. Islam Times).

Dia menambahkan kalau Menteri Keuangan telah menyetujui pembelian itu, dan bahwa tak ada lagi hambatan bagi terbitnya surat presiden yang memungkinkan transaksi terlaksana.”

Rajasa dalam telegram merujuk pada sosok Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dari pemeriksaan arsip media Jakarta di Internet, kami gagal mendapati jejak kabar adanya transaksi penjualan tanah negara ke pihak Kedutaan Amerika dalam rentang lima tahun terakhir.

Pemeriksaan lanjutan atas empat telegram bermarka SECRET lainnya, menunjukkan kalau Kedutaan Amerika telah meniatkan perluasan bangunan kedutaan sejak akhir 2007. Yang mereka incar adalah dua petak lahan yang, dalam sejumlah telegram, mereka beri kode MMS3 dan MMS4. Satu lahan digambarkan sebagai lahan siap beli dan satunya lagi mereka niatkan kepemilikannya via transaksi tukar guling lahan. Tak ada informasi pasti soal lokasi persis kedua lahan. Tapi sejumlah detil dalam telegram memberi gambaran kalau dua petak tanah itu adalah milik negara dan dalam penguasaan Kementrian Keuangan, kala itu.

Telegram bilang lokasi kedua tanah itu “berdekatan” dengan Kantor Wakil Presiden. Informasi lain dalam telegram bilang kalau di kedua tanah itu, Kedutaan Amerika akan mendirikan gedung baru kedutaan yang “lebih tinggi” dari kantor Wakil Presiden, dengan total dana proyek US$ 300 juta (setara Rp 3 triliun dengan kurs 1US$=Rp 10.000). Kalangan diplomat Amerika juga terekam bilang kalau soal “ketinggian bangunan” dan “keamanan” rancang gedung baru Kedutaan Amerika “sudah selesai”. Mereka telah meminta restu pada Jusuf Kalla (wakil presiden saat itu) dan juga pemerintah kota Jakarta. Mereka juga telah meminta Kalla untuk membantu pengurusan pembelian tanah ke Kementrian Keuangan.

Sementara itu, dalam sebuah telegram lainnya, Duta Besar Amerika, Cameron Hume, terekam menekan Sri Mulyani (Menteri Keuangan saat itu) untuk merespon pertanyaan kedutaan terkait harga MMS3 dan nilai tukar guling MMS4. Hume bilang kalau Sri Mulyani menerima “sudut pandang kedutaan” kalau Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 “nampaknya memberi pengecualian pada tanah yang digunakan untuk kantor-kantor kedutaan asing”.

(Catatan Islam Times: Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perbendaraan Negara memestikan adanya persetujuan DPR/DPRD dalam setiap transaksi “pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan,dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah”. Kekecualian, seperti disebutkan dalam pasal 46, hanya berlaku pada tanah yang 
(1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
(2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 
(3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
(4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 
(5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.)

Telegram juga bilang kalau Sri Mulyani “percaya tak ada hambatan legal untuk tukar guling properti” dengan pihak Kedutaan Amerika.

Di arsip WikiLeaks sejauh ini, tak ada telegram yang memuat informasi seputar detil transaksi, khususnya waktu pelaksanan, nilai transaksi, dan siapa-siapa saja yang terlibat. Tapi bila fakta di lapangan jadi rujukan, transaksi yang digambarkan dalam telegram nampaknya telah terlaksana.

Dalam satu dua tahun terakhir, Islam Times mendapati tanah kosong (bekas markas Polisi Militer) yang bersisian dengan sisi selatan tembok Kedutaan Amerika, telah dipagari dan dipasangi plang bertuliskan bertuliskan: “Tanah Ini Milik Perusahaan Swasta….” Meski diklaim sebagai “milik swasta”, sejumlah reporter kami melaporkan kalau petugas keamanan Kedutaan Amerika kerap keluar masuk lahan “milik swasta” itu. Petak tanah itu bersebelahan dengan sebuah petak tanah lain yang tak berpenghuni, bersisian dengan kantor milik PT Telkom. Jika Kedutaan Amerika Serikat benar telah menjadi pemilik sah kedua lahan itu, ini nampaknya sebuah ironi yang lain. Di Stasiun Gondangdia, hanya selemparan batu dari lokasi bakal bangunan baru Kedutaan Amerika, ada ratusan tunawisma yang setiap malam tidur di emper stasiun hanya beralaskan selembar koran.

Tapi soal transaksi penjualan tanah negara itu mungkin belum seberapa dibanding kontroversi yang bisa muncul dari telegram yang merekam langkah rahasia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun komunikasi dengan Israel. Dalam telegram berjudul “Indonesia Seeking Higher Profile In Middle East?”, dikawatkan pada 31 Januari 2007 oleh perwira politik kedutaan, Catherine E. Sweet, menulis: “SBY telah mengirim para penasihatnya untuk bertemu dengan pihak-pihak di Lebanon, Palestina dan, secara rahasia, Israel.” Catherine bilang semua itu dilatari keinginan presiden “memainkan peran di Timur Tengah”. Detail dari kisah ini berlimpah dalam tiga paragraf berikut (markas S di awal paragraf merujuk pada kode SECRET, rahasia):

“(S) Di belakang layar SBY sudah dua kali mengirim penasihat khususnya, T.B. Silalahi, ke Israel. Menurut Ilan Ben-Dov, Duta Besar Israel di Singapura, Silalahi bertemu dengan Perdana Menteri Olmert sebelum pengerahan pasukan UNIFIL (Tentara Indonesia masuk dalam formasi pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon, red. Islam Times). Meski Israel tak berharap bakal ada hubungan diplomatik penuh atau kunjungan balasan dari seorang menteri kabinet, Ben-Dov bilang, mereka tertarik untuk membuka sebuah jalur dengan Indonesia dan sementara mencari jalan kemungkinan penyaluran bantuan.

(S) Mengingat sensitivitas politik, SBY menjadikan perjalanan Silalahi sangat tertutup, bahkan bagi kalangan orang-orang pemerintahan. Ben-Dov melaporkan kalau saat dia mengungkap perjalanan Silalahi ke Israel pada juru bicara SBY, Dino Patti Djalal, yang terakhir mengisyaratkan kalau dia tak ingin terlibat, memilih Silalahi yang mengontrol penuh urusan. Sebagai seorang Kristen tanpa ambisi politik, kata Djalal, Silalahi “aman”. Saat pemerintah Israel mendekati Utusan Khusus SBY untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, Ben-Dov bilang kalau Silalahi marah, bilang kalau SBY tak ingin Shihab terlibat….”

“(S) Pada 26 Januari, Silalahi membriefing kami sekaitan perjalanan keduanya ke Timur Tengah atas nama SBY, kali ini ke Israel dan Lebanon pada akhir November. Sekalipun dia tak secara khusus bercerita banyak seputar kunjungannya ke Israel, dia menyebut pertemuannya dengan Presiden Olmert “produktif”.”

Di paragraf terakhir, telegram mencantumkan “pandangan Silalahi kalau Indonesia tak ingin memainkan peran lebih aktif di Timur Tengah”. Usai berkunjung dan memberikan rekomendasi sekaitan Timur Tengah, kata Silalahi dalam telegram, Presiden SBY bilang Indonesia “masih perlu fokus pada urusan dalam negeri”. Kata Silalahi, pernyataan itu adalah “gaya Jawa SBY untuk bilang kalau dia tak ingin meneruskan urusan ini lebih jauh lagi”.

Di luar telegram yang bercerita soal rahasia gelap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Islam Times juga menelisik hampir 200 telegram bermarka “SECRET”, “SECRET/NOFORN” dan “CLASSIFIED” yang tak terjamah dalam dua tulisan kami sebelumnya. Pemeriksaan membawa kami pada sebuah gambaran besar tentang laku dan kegiatan ‘ekstra kulikuler’ kalangan diplomat Amerika di Jakarta dalam rentang 10 tahun terakhir; sebuah potret otentik yang bisa menuntun orang banyak membaca sendiri siapa kawan dan siapa lawan Kedutaan Amerika di Jakarta, mana kecap yang kerap mereka jual ke publik nasional, mana racun yang mereka simpan di kolong meja dan mana sangkur yang mereka siapkan untuk orang-orang yang mereka anggap musuh.

Kedutaan Amerika Mewakili Kepentingan Israel di Indonesia
Banyak orang menganggap demonstrasi anti-Israel yang kerap terjadi di depan Kedutaan Amerika di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, lebih dilatari karena tiadanya kedutaan Israel di Jakarta dan juga karena kalangan demonstran meyakini pembelaan Amerika pada Israel lah yang menyebabkan penjajahan Palestina tetap langgeng hingga hari ini. Tapi sejumlah telegram di WikiLeaks menunjukkan kalau Kedutaan Amerika di Jakarta secara diam-diam aktif memposisikan diri sebagai wakil Israel di Indonesia – dan ini atas sepengetahuan orang-orang di lingkaran dalam Istana Negara:

[1] Dalam telegram bertajuk “More Activity In Indonesia On Middle East Issues”, dikawatkan pada 15 Februari 2007, seorang diplomat Amerika menulis: “Seorang informan di kantor Presiden Yudhoyono bilang ke kami kalau sebuah delegasi yang tiga kementrian di Israel, Direktur Kementrian Luar Negeri Aharon Ambramovitch, Direktur Biro Kementrian Luar Negeri Israel di Asia Tenggara, Giora Becher, dan Duta Besar Israel di Singapura, Ilan Ben-Dov, bakal berkunjung ke Jakarta pada 21-22 Februari. Pejabat Israel itu berencana bertemu dengan tiga orang: Juru bicara Presiden, Dino Patti Djalal, Menteri Kelautan Freddy Numberi dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Syaifullah Yusuf.

(Catatan: Dalam sebuah pertemuan pada November 2006, Duta Besar Ben Dov meminta pandangan soal bidang-bidang dimana Israel bisa memfokuskan bantuan. Duta besar Pascoe menyarankan Israel mungkin bisa mulai dengan sejumlah program di kawasan pulau-pulau terpencil dimana populasinya mayoritas Kristen. Dia menyarankan Israel membagi keahliannya dalam pengelolaan kawasan kering, yang bisa berguna bagi pulau-pulau seperti Flores.

Pertemuan dengan Menteri Perikanan dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi masuk akal dalam soal ini.)

Penasihat khusus SBY, T.B. Silalahi, mengatur seluruh urusan kedatangan, yang sangat tertutup rapat (menurut seorang asisten Silalahi, hanya SBY, Silalahi, Dirjen Kementrian Luar Negeri, Cotan – yang mengeluarkan visa untuk pejabat Israel itu – yang tahu soal perjalanan ini). Saat kami tanya apakah SBY mendukung konsep kunjungan itu, asisten Silalahi bilang kalau SBY hanya “tahu soal itu”. Perempuan asisten itu memperkuat dan bilang kalau SBY akan menjaga jarak dengan detail kunjungan itu agar ada selimut politik sekiranya kunjungan itu bocor ke media.”

[2] Telegram berjudul “World Ocean Conference — Raising Israeli Participation”, dikawatkan pada 1 April 2009, menyebutkan: “Kedutaan telah mengetahui kalau Indonesia tak berniat mengundang perwakilan Israel dalam World Ocean Conference (WOC) yang bakal mereka selenggarakan, 11-15 Mei. Kami telah menyatakan kalau kegagalan mengundang perwakilan Israel bisa menggerus klaim WOC sebagai konferensi dunia. Dengan pertimbangan itu, orang-orang Indonesia yang bertindak sebagai penghubung kami, menyarankan kalau kehadiran pihak LSM Israel mungkin bisa. Poloff (political officer, red. Islam Times) juga membahas soal ini dengan Yahya Assagaf, seorang penasihat urusan Timur Tengah untuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar.

(Catatan: BIN tetap menjadi kanal utama bagi Pemerintah Indonesia untuk kontak dengan pejabat Israel.)

[3] Telegram bertajuk “Discouraging Tni From Taking Manpads To Unifil Mission”, dikawatkan dari Jakarta pada 3 Oktober 2006 merekam pernyataan Charge d’Affaires Kedutaan Amerika, John A. Heffern, dengan kalangan birokrat di Jakarta sekaitan masuknya senjata MANPADS (man-portable air-defense systems) dalam daftar persenjataan yang bakal dibawa oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ikut dalam misi pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon.

Heffern bilang kalau dia mengangkat soal ini saat bertemu Penasihat Luar Negeri Presiden Indonesia , Dino Patti Djalal (saat tulisan ini dibuat Dino adalah Duta Besar Indonesia di Washington) pada 2 Oktober. Heffern bilang kalau pasukan Indonesia bisa menciptakan “persoalan besar” jika memutuskan membawa senjata MANPADS ke Lebanon dan meminta pemerintah Indonesia “mempertimbangkan” kembali niat itu. Heffern juga menyarankan agar perwakilan Amerika Serikat di markas PBB di New York untuk membujuk Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB (DPKO) agar bersedia berbicara ke Djalal dan penasihat presiden, TB Silalahi, saat keduanya berkunjung ke New York. Heffern, kata telegram, berharap DPKO mau membujuk Djalal dan Silalahi agar bersedia menafsirkan kalau ROE (rules of engagement, aturan penugasan) pasukan PBB di Lebanon tak memestikan perlunya persenjataan anti pertahanan udara dan meminta mereka menghapus MANPADS dari daftar persenjataan pasukan Indonesia.

Telegram juga bilang kalau atase militer Kedutaan Amerika juga telah membicarakan soal ini ke Asisten Operasi Mabes TNI, Brigadir Jenderal Bambang Darmono dan Wakil Asisten Intelijen, Brigadir Jenderal Eddi Budianto, pada 2 Oktober. Dari pertemuan, atase militer kemudian dapat gambaran soal jumlah pasukan yang bakal diterjunkan, jenis peralatan dan mulai penugasan. Kata telegram, Darmono bilang Indonesia bakal membawa 12 unit misil pertahanan udara QW-1. Kata Darmono lagi, dia percaya PBB telah memberi lampu hijau atas daftar persenjataan tentara Indonesia, termasuk MANPADS, dan bilang kalau “bakal jadi persoalan” jika TNI diminta tak membawa misil itu.

(Catatan Islam Times: tak ada informasi lanjutan dalam telegram lainnya sekaitan jadi tidaknya TNI membawa MANPADS ke Lebanon Selatan. Sebagai pelontar misil yang gahar, MANPADS bisa ‘mengerem’ keberingasan pasukan Israel di perbatasan Lebanon – dan sebab itu lah Kedutaan Amerika di sini sejak awal ingin memastikan senjata itu tak masuk dalam daftar persenjataan TNI di Lebanon.)