Ketika Indonesia Digadaikan Ke Amerika oleh Segelintir Elit Indonesia

Inilah tulisan dari Islam Times yang berusaha mengulas sekaitan kawat diplomat Amerika Serikat yang jatuh ke tangan pengelola website WikiLeaks. Bahannya merujuk pada 3.000 lebih telegram yang bersumber dari Kedutaan Amerika di Jakarta – muncul tanpa sensor pertama kali di WikiLeaks pada awal September dan hingga kini, secara misterius, tak tersentuh oleh hampir semua media di Jakarta. Inilah kisah yang tak ingin didengar kalangan diplomat Amerika dan semua informan mereka. Sebuah cerita tentang tusukan infiltrasi yang sistematis dan perihnya nasib republik yang takluk di kaki Kedutaan Amerika.

PADA 5 September 2011, koran berbahasa Inggris, The Jakarta Globe, menurunkan komentar seorang juru bicara presiden atas bocoran telegram diplomat Amerika di situs WikiLeaks. Pemerintah “tak akan memberi tanggapan apapun”, kata Julian Aldrin Pasha, menyampaikan sikap resmi pemerintah. Katanya: informasi yang tertera di WikiLeaks “jauh dari kredibel” sebab berasal dari “sumber-sumber sekunder”.

Tapi dari pemeriksaan sepekan lebih atas gulungan kawat kontroversial di WikiLeaks, Islam Times mendapati kalau Julian cenderung menutup fakta dan hanya mengungkap apa yang dia ingin publik dengarkan. Dari penelisikan, khususnya atas 3.059 kawat diplomatik yang bersumber dari Kedutaan Amerika di Jakarta, kami justru menemukan kalau porsi terbesar telegram diplomat Amerika datang dari ‘tangan pertama’ – dan sebab itu layak beli dan mendapat perhatian pemerintah, atau begitulah hemat kami.

Kami telah mengungkap sebagian kecil isi telegram yang seperti itu dalam dua tulisan sebelumnya. Tapi sejatinya, masih banyak yang tak tersentuh dan hingga detik ini tetap jadi misteri bagi publik, utamanya di tengah kekompakan banyak media untuk menutup mata pada informasi sensitif, kontroversial dan menyangkut hajat hidup dan maruah bangsa di dalamnya. Ini misalnya termasuk sejumlah telegram yang merekam konsesi besar yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kedutaan Amerika dan pilihan presiden untuk bermanis-manis dengan Israel – anak bejat Amerika di Timur Tengah yang hingga kini tak diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ambil contoh telegram bertajuk “President’s Chief Of Staff Ready To Make Potus Visit To Indonesia A Success”, dikawatkan oleh Duta Besar Amerika saat itu, Cameron R. Hume, pada 10 September 2009, menjelang rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama (yang kemudian batal dan baru terlaksana pada November 2010). Dalam subjudul “Embassy Land”, Hume menulis: “Rajasa mengkonfirmasi kalau Presiden Yudhoyono tak mengharuskan adanya persetujuan parlemen sebelum memberikan restu pada Kedutaan Amerika Serikat untuk membeli MMS3, petak lahan yang diperlukan untuk membangunan sebuah chancery (nampaknya ini istilah untuk gedung arsip, red. Islam Times).

Dia menambahkan kalau Menteri Keuangan telah menyetujui pembelian itu, dan bahwa tak ada lagi hambatan bagi terbitnya surat presiden yang memungkinkan transaksi terlaksana.”

Rajasa dalam telegram merujuk pada sosok Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dari pemeriksaan arsip media Jakarta di Internet, kami gagal mendapati jejak kabar adanya transaksi penjualan tanah negara ke pihak Kedutaan Amerika dalam rentang lima tahun terakhir.

Pemeriksaan lanjutan atas empat telegram bermarka SECRET lainnya, menunjukkan kalau Kedutaan Amerika telah meniatkan perluasan bangunan kedutaan sejak akhir 2007. Yang mereka incar adalah dua petak lahan yang, dalam sejumlah telegram, mereka beri kode MMS3 dan MMS4. Satu lahan digambarkan sebagai lahan siap beli dan satunya lagi mereka niatkan kepemilikannya via transaksi tukar guling lahan. Tak ada informasi pasti soal lokasi persis kedua lahan. Tapi sejumlah detil dalam telegram memberi gambaran kalau dua petak tanah itu adalah milik negara dan dalam penguasaan Kementrian Keuangan, kala itu.

Telegram bilang lokasi kedua tanah itu “berdekatan” dengan Kantor Wakil Presiden. Informasi lain dalam telegram bilang kalau di kedua tanah itu, Kedutaan Amerika akan mendirikan gedung baru kedutaan yang “lebih tinggi” dari kantor Wakil Presiden, dengan total dana proyek US$ 300 juta (setara Rp 3 triliun dengan kurs 1US$=Rp 10.000). Kalangan diplomat Amerika juga terekam bilang kalau soal “ketinggian bangunan” dan “keamanan” rancang gedung baru Kedutaan Amerika “sudah selesai”. Mereka telah meminta restu pada Jusuf Kalla (wakil presiden saat itu) dan juga pemerintah kota Jakarta. Mereka juga telah meminta Kalla untuk membantu pengurusan pembelian tanah ke Kementrian Keuangan.

Sementara itu, dalam sebuah telegram lainnya, Duta Besar Amerika, Cameron Hume, terekam menekan Sri Mulyani (Menteri Keuangan saat itu) untuk merespon pertanyaan kedutaan terkait harga MMS3 dan nilai tukar guling MMS4. Hume bilang kalau Sri Mulyani menerima “sudut pandang kedutaan” kalau Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 “nampaknya memberi pengecualian pada tanah yang digunakan untuk kantor-kantor kedutaan asing”.

(Catatan Islam Times: Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perbendaraan Negara memestikan adanya persetujuan DPR/DPRD dalam setiap transaksi “pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan,dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah”. Kekecualian, seperti disebutkan dalam pasal 46, hanya berlaku pada tanah yang 
(1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
(2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 
(3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
(4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 
(5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.)

Telegram juga bilang kalau Sri Mulyani “percaya tak ada hambatan legal untuk tukar guling properti” dengan pihak Kedutaan Amerika.

Di arsip WikiLeaks sejauh ini, tak ada telegram yang memuat informasi seputar detil transaksi, khususnya waktu pelaksanan, nilai transaksi, dan siapa-siapa saja yang terlibat. Tapi bila fakta di lapangan jadi rujukan, transaksi yang digambarkan dalam telegram nampaknya telah terlaksana.

Dalam satu dua tahun terakhir, Islam Times mendapati tanah kosong (bekas markas Polisi Militer) yang bersisian dengan sisi selatan tembok Kedutaan Amerika, telah dipagari dan dipasangi plang bertuliskan bertuliskan: “Tanah Ini Milik Perusahaan Swasta….” Meski diklaim sebagai “milik swasta”, sejumlah reporter kami melaporkan kalau petugas keamanan Kedutaan Amerika kerap keluar masuk lahan “milik swasta” itu. Petak tanah itu bersebelahan dengan sebuah petak tanah lain yang tak berpenghuni, bersisian dengan kantor milik PT Telkom. Jika Kedutaan Amerika Serikat benar telah menjadi pemilik sah kedua lahan itu, ini nampaknya sebuah ironi yang lain. Di Stasiun Gondangdia, hanya selemparan batu dari lokasi bakal bangunan baru Kedutaan Amerika, ada ratusan tunawisma yang setiap malam tidur di emper stasiun hanya beralaskan selembar koran.

Tapi soal transaksi penjualan tanah negara itu mungkin belum seberapa dibanding kontroversi yang bisa muncul dari telegram yang merekam langkah rahasia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun komunikasi dengan Israel. Dalam telegram berjudul “Indonesia Seeking Higher Profile In Middle East?”, dikawatkan pada 31 Januari 2007 oleh perwira politik kedutaan, Catherine E. Sweet, menulis: “SBY telah mengirim para penasihatnya untuk bertemu dengan pihak-pihak di Lebanon, Palestina dan, secara rahasia, Israel.” Catherine bilang semua itu dilatari keinginan presiden “memainkan peran di Timur Tengah”. Detail dari kisah ini berlimpah dalam tiga paragraf berikut (markas S di awal paragraf merujuk pada kode SECRET, rahasia):

“(S) Di belakang layar SBY sudah dua kali mengirim penasihat khususnya, T.B. Silalahi, ke Israel. Menurut Ilan Ben-Dov, Duta Besar Israel di Singapura, Silalahi bertemu dengan Perdana Menteri Olmert sebelum pengerahan pasukan UNIFIL (Tentara Indonesia masuk dalam formasi pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon, red. Islam Times). Meski Israel tak berharap bakal ada hubungan diplomatik penuh atau kunjungan balasan dari seorang menteri kabinet, Ben-Dov bilang, mereka tertarik untuk membuka sebuah jalur dengan Indonesia dan sementara mencari jalan kemungkinan penyaluran bantuan.

(S) Mengingat sensitivitas politik, SBY menjadikan perjalanan Silalahi sangat tertutup, bahkan bagi kalangan orang-orang pemerintahan. Ben-Dov melaporkan kalau saat dia mengungkap perjalanan Silalahi ke Israel pada juru bicara SBY, Dino Patti Djalal, yang terakhir mengisyaratkan kalau dia tak ingin terlibat, memilih Silalahi yang mengontrol penuh urusan. Sebagai seorang Kristen tanpa ambisi politik, kata Djalal, Silalahi “aman”. Saat pemerintah Israel mendekati Utusan Khusus SBY untuk Timur Tengah, Alwi Shihab, Ben-Dov bilang kalau Silalahi marah, bilang kalau SBY tak ingin Shihab terlibat….”

“(S) Pada 26 Januari, Silalahi membriefing kami sekaitan perjalanan keduanya ke Timur Tengah atas nama SBY, kali ini ke Israel dan Lebanon pada akhir November. Sekalipun dia tak secara khusus bercerita banyak seputar kunjungannya ke Israel, dia menyebut pertemuannya dengan Presiden Olmert “produktif”.”

Di paragraf terakhir, telegram mencantumkan “pandangan Silalahi kalau Indonesia tak ingin memainkan peran lebih aktif di Timur Tengah”. Usai berkunjung dan memberikan rekomendasi sekaitan Timur Tengah, kata Silalahi dalam telegram, Presiden SBY bilang Indonesia “masih perlu fokus pada urusan dalam negeri”. Kata Silalahi, pernyataan itu adalah “gaya Jawa SBY untuk bilang kalau dia tak ingin meneruskan urusan ini lebih jauh lagi”.

Di luar telegram yang bercerita soal rahasia gelap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Islam Times juga menelisik hampir 200 telegram bermarka “SECRET”, “SECRET/NOFORN” dan “CLASSIFIED” yang tak terjamah dalam dua tulisan kami sebelumnya. Pemeriksaan membawa kami pada sebuah gambaran besar tentang laku dan kegiatan ‘ekstra kulikuler’ kalangan diplomat Amerika di Jakarta dalam rentang 10 tahun terakhir; sebuah potret otentik yang bisa menuntun orang banyak membaca sendiri siapa kawan dan siapa lawan Kedutaan Amerika di Jakarta, mana kecap yang kerap mereka jual ke publik nasional, mana racun yang mereka simpan di kolong meja dan mana sangkur yang mereka siapkan untuk orang-orang yang mereka anggap musuh.

Kedutaan Amerika Mewakili Kepentingan Israel di Indonesia
Banyak orang menganggap demonstrasi anti-Israel yang kerap terjadi di depan Kedutaan Amerika di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, lebih dilatari karena tiadanya kedutaan Israel di Jakarta dan juga karena kalangan demonstran meyakini pembelaan Amerika pada Israel lah yang menyebabkan penjajahan Palestina tetap langgeng hingga hari ini. Tapi sejumlah telegram di WikiLeaks menunjukkan kalau Kedutaan Amerika di Jakarta secara diam-diam aktif memposisikan diri sebagai wakil Israel di Indonesia – dan ini atas sepengetahuan orang-orang di lingkaran dalam Istana Negara:

[1] Dalam telegram bertajuk “More Activity In Indonesia On Middle East Issues”, dikawatkan pada 15 Februari 2007, seorang diplomat Amerika menulis: “Seorang informan di kantor Presiden Yudhoyono bilang ke kami kalau sebuah delegasi yang tiga kementrian di Israel, Direktur Kementrian Luar Negeri Aharon Ambramovitch, Direktur Biro Kementrian Luar Negeri Israel di Asia Tenggara, Giora Becher, dan Duta Besar Israel di Singapura, Ilan Ben-Dov, bakal berkunjung ke Jakarta pada 21-22 Februari. Pejabat Israel itu berencana bertemu dengan tiga orang: Juru bicara Presiden, Dino Patti Djalal, Menteri Kelautan Freddy Numberi dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Syaifullah Yusuf.

(Catatan: Dalam sebuah pertemuan pada November 2006, Duta Besar Ben Dov meminta pandangan soal bidang-bidang dimana Israel bisa memfokuskan bantuan. Duta besar Pascoe menyarankan Israel mungkin bisa mulai dengan sejumlah program di kawasan pulau-pulau terpencil dimana populasinya mayoritas Kristen. Dia menyarankan Israel membagi keahliannya dalam pengelolaan kawasan kering, yang bisa berguna bagi pulau-pulau seperti Flores.

Pertemuan dengan Menteri Perikanan dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi masuk akal dalam soal ini.)

Penasihat khusus SBY, T.B. Silalahi, mengatur seluruh urusan kedatangan, yang sangat tertutup rapat (menurut seorang asisten Silalahi, hanya SBY, Silalahi, Dirjen Kementrian Luar Negeri, Cotan – yang mengeluarkan visa untuk pejabat Israel itu – yang tahu soal perjalanan ini). Saat kami tanya apakah SBY mendukung konsep kunjungan itu, asisten Silalahi bilang kalau SBY hanya “tahu soal itu”. Perempuan asisten itu memperkuat dan bilang kalau SBY akan menjaga jarak dengan detail kunjungan itu agar ada selimut politik sekiranya kunjungan itu bocor ke media.”

[2] Telegram berjudul “World Ocean Conference — Raising Israeli Participation”, dikawatkan pada 1 April 2009, menyebutkan: “Kedutaan telah mengetahui kalau Indonesia tak berniat mengundang perwakilan Israel dalam World Ocean Conference (WOC) yang bakal mereka selenggarakan, 11-15 Mei. Kami telah menyatakan kalau kegagalan mengundang perwakilan Israel bisa menggerus klaim WOC sebagai konferensi dunia. Dengan pertimbangan itu, orang-orang Indonesia yang bertindak sebagai penghubung kami, menyarankan kalau kehadiran pihak LSM Israel mungkin bisa. Poloff (political officer, red. Islam Times) juga membahas soal ini dengan Yahya Assagaf, seorang penasihat urusan Timur Tengah untuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar.

(Catatan: BIN tetap menjadi kanal utama bagi Pemerintah Indonesia untuk kontak dengan pejabat Israel.)

[3] Telegram bertajuk “Discouraging Tni From Taking Manpads To Unifil Mission”, dikawatkan dari Jakarta pada 3 Oktober 2006 merekam pernyataan Charge d’Affaires Kedutaan Amerika, John A. Heffern, dengan kalangan birokrat di Jakarta sekaitan masuknya senjata MANPADS (man-portable air-defense systems) dalam daftar persenjataan yang bakal dibawa oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ikut dalam misi pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon.

Heffern bilang kalau dia mengangkat soal ini saat bertemu Penasihat Luar Negeri Presiden Indonesia , Dino Patti Djalal (saat tulisan ini dibuat Dino adalah Duta Besar Indonesia di Washington) pada 2 Oktober. Heffern bilang kalau pasukan Indonesia bisa menciptakan “persoalan besar” jika memutuskan membawa senjata MANPADS ke Lebanon dan meminta pemerintah Indonesia “mempertimbangkan” kembali niat itu. Heffern juga menyarankan agar perwakilan Amerika Serikat di markas PBB di New York untuk membujuk Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB (DPKO) agar bersedia berbicara ke Djalal dan penasihat presiden, TB Silalahi, saat keduanya berkunjung ke New York. Heffern, kata telegram, berharap DPKO mau membujuk Djalal dan Silalahi agar bersedia menafsirkan kalau ROE (rules of engagement, aturan penugasan) pasukan PBB di Lebanon tak memestikan perlunya persenjataan anti pertahanan udara dan meminta mereka menghapus MANPADS dari daftar persenjataan pasukan Indonesia.

Telegram juga bilang kalau atase militer Kedutaan Amerika juga telah membicarakan soal ini ke Asisten Operasi Mabes TNI, Brigadir Jenderal Bambang Darmono dan Wakil Asisten Intelijen, Brigadir Jenderal Eddi Budianto, pada 2 Oktober. Dari pertemuan, atase militer kemudian dapat gambaran soal jumlah pasukan yang bakal diterjunkan, jenis peralatan dan mulai penugasan. Kata telegram, Darmono bilang Indonesia bakal membawa 12 unit misil pertahanan udara QW-1. Kata Darmono lagi, dia percaya PBB telah memberi lampu hijau atas daftar persenjataan tentara Indonesia, termasuk MANPADS, dan bilang kalau “bakal jadi persoalan” jika TNI diminta tak membawa misil itu.

(Catatan Islam Times: tak ada informasi lanjutan dalam telegram lainnya sekaitan jadi tidaknya TNI membawa MANPADS ke Lebanon Selatan. Sebagai pelontar misil yang gahar, MANPADS bisa ‘mengerem’ keberingasan pasukan Israel di perbatasan Lebanon – dan sebab itu lah Kedutaan Amerika di sini sejak awal ingin memastikan senjata itu tak masuk dalam daftar persenjataan TNI di Lebanon.)